PERKUAT PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS DIGITAL, KPU MINAHASA SELATAN IKUTI KEGIATAN KOORDINASI PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN KEARSIPAN
Amurang - Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel menjelang pelaksanaan anggaran tahun 2026, jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti agenda pengarahan strategis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (12/02/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA ini dihadiri langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Selatan, seluruh Kepala Sub Bagian serta Bendahara Pengeluaran.
Kesiapan Anggaran 2026 dan Digitalisasi
Ariesto Matantu selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Sulawesi Utara membuka kegiatan dengan memimpin sesi pemaparan kendala dari tiap Satker Kabupaten/Kota. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya kesiapan seluruh Satker dalam pelaksanaan anggaran tahun 2026. Fokus utama yang diangkat adalah percepatan digitalisasi pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap transaksi terekam secara sistematis, transparan, dan meminimalisir kesalahan manual.
Empat Pilar Pengelolaan Keuangan
Arahan selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara. Meidy Malonda dalam arahannya memberikan penekanan khusus pada aspek moral dan profesionalisme. Beliau menegaskan bahwa setiap pengelola keuangan wajib memegang teguh empat pilar utama: Transparansi, Integritas, Profesionalisme, dan Disiplin.
"Melalui digitalisasi yang rapi, penatausahaan dokumen memastikan kepastian kerja dan kesiapan data setiap saat.," tegasnya.
Mitigasi Risiko dan Tanggung Jawab Kolektif
Lebih lanjut, pertemuan ini membahas mengenai mitigasi risiko dalam pengelolaan anggaran. KPU Provinsi mengingatkan agar pengelolaan keuangan tidak hanya menjadi beban bendahara atau bagian keuangan semata.
Sekretaris dan Kasubag di setiap Satker diwajibkan untuk aktif memantau (monitoring) setiap progres laporan. Pemahaman terhadap alur keuangan harus bersifat kolektif agar setiap potensi risiko dapat dideteksi dan dicegah sejak dini. "Semua pengelola keuangan harus tahu semua laporan. Jangan ada sekat informasi antara pimpinan teknis dan pelaksana," tambahnya.
Setelah melalui sesi diskusi yang interaktif mengenai tantangan di lapangan, kegiatan resmi ditutup oleh pada pukul 11.20 WITA. Dengan dilaksanakannya kegiatan penguatan ini, KPU Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen untuk menerapkan pola kerja berbasis digital dan pengawasan berjenjang demi mempertahankan predikat pengelolaan keuangan yang berkualitas.
