Berita Terkini

Amurang — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Pada Tahun 2025, KPU Minsel berhasil meraih Penghargaan Terbaik 1 Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU. Penghargaan ini diterima langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Y. Tinangon, dalam agenda resmi penyerahan penghargaan yang digelar oleh KPU RI. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen KPU Minsel dalam membangun tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang transparan, akuntabel, serta mudah diakses masyarakat.  Seiring dengan penghargaan ini, terdapat harapan besar agar JDIH KPU Minsel terus meningkatkan kualitas layanan hukum, baik dalam aspek penyediaan dokumen, pembaruan regulasi, maupun inovasi teknologi informasi. Selain itu, JDIH diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga semakin berperan dalam mendorong transparansi, keterbukaan informasi publik, dan penguatan nilai demokrasi di Minahasa Selatan.

Amurang, 18 November 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan turut serta dalam Pembekalan Calon Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Setjen KPU) pada 17–18 November 2025. Kegiatan nasional yang berlangsung selama dua hari ini digelar secara hybrid dan diikuti oleh lebih dari 500 peserta dari berbagai satuan kerja KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia. Dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan, kegiatan diikuti secara daring oleh Staf Pelaksana, Ria Runtunuwu sebagai salah satu peserta. Pembekalan ini merupakan bagian dari komitmen Setjen KPU dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memastikan kesiapan para peserta menjelang pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman terkait materi, mekanisme, serta karakteristik ujian. Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro SDM Setjen KPU, Yuli Hertati, yang didampingi oleh Kepala Bagian SDM, Ricky Arantes. Dalam arahannya, Kepala Biro SDM menegaskan bahwa Ujian Dinas dan UPKP bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, tetapi merupakan bentuk penilaian terhadap kompetensi dan profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. “Kenaikan pangkat bukan hanya penghargaan atas masa kerja, tetapi juga bentuk pengakuan atas kompetensi. Karena itu, pembekalan ini diharapkan membantu peserta memahami substansi materi dan meningkatkan kesiapan menghadapi ujian,” jelas Yuli Hertati. Materi pembekalan disampaikan oleh narasumber dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang memberikan pemahaman teknis dan substansial terkait pelaksanaan ujian. Menjelang penutupan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian informasi teknis mengenai jadwal serta mekanisme ujian oleh Kepala Unit Assessment Center Biro SDM KPU RI, Rahmat, mewakili Kepala Biro SDM. Melalui partisipasi dalam kegiatan pembekalan ini, KPU Kabupaten Minahasa Selatan berharap ASN yang mengikuti ujian dapat lebih siap, memahami materi secara komprehensif, dan meraih hasil terbaik dalam pelaksanaan Ujian Dinas maupun UPKP mendatang.

Amurang — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan Apel Rutin Mingguan pada Senin (17/11/2025) di halaman kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Kegiatan apel dipimpin oleh Juwita R. Kasenda sebagai Pemimpin Apel, sementara yang bertindak sebagai Pembina Apel yaitu Anggota KPU Minahasa Selatan, Hanny Porajow. Apel ini turut dihadiri oleh Sekretaris KPU Minahasa Selatan, Lani L.A. Alou, para Kasubbag, serta seluruh staf sekretariat. Dalam arahannya, Hanny Porajow menekankan pentingnya meningkatkan perhatian seluruh jajaran sekretariat menjelang akhir tahun, khususnya terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban tahunan yang harus dipersiapkan dengan baik dan tepat waktu. Ia juga mengingatkan agar koordinasi antar Kasubbag dan staf terus diperkuat, terutama dalam tindak lanjut hasil Rapat Pleno Rutin (RPR). Selain itu, Porajow mendorong seluruh subbagian untuk menjaga komunikasi dan kolaborasi yang efektif, sehingga setiap program dan kegiatan dapat berjalan lancar serta memenuhi standar administratif yang telah ditetapkan. Kegiatan apel rutin ini menjadi momentum konsolidasi internal sekaligus penguatan kinerja KPU Minahasa Selatan dalam menghadapi agenda-agenda organisasi di penghujung tahun.

Amurang – KPU Kabupaten Minahasa Selatan turut berpartisipasi dalam Webinar Series bertajuk “Membangun Budaya Kerja Berbasis Data di Lingkungan KPU” yang digelar pada Jumat, 14 November 2025, melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) KPU RI, Mashur Sampurna Jaya, yang dalam arahannya menegaskan bahwa budaya kerja berbasis data merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan, akurasi informasi, dan efektivitas pengambilan keputusan di seluruh jajaran KPU. Webinar menghadirkan Damar Juniarto sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, ia membahas strategi pengelolaan data, pemanfaatan informasi secara optimal, hingga penerapan budaya kerja yang adaptif di tengah perkembangan era digital. Ia juga menekankan pentingnya integritas data serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan ekosistem kerja yang modern, transparan, dan akuntabel. Kegiatan berjalan lancar dan memberikan banyak wawasan baru bagi peserta. Melalui webinar ini, jajaran KPU Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan semakin siap dan terarah dalam mengimplementasikan budaya kerja berbasis data demi mendukung tata kelola kelembagaan yang lebih profesional dan efektif

Manado – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Kearsipan, Barang Milik Negara (BMN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dirangkaikan dengan Launching Buku Hukum dan Pengawasan Pilkada. Kegiatan ini digelar pada Kamis, 13 November 2025 di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Rapat koordinasi tersebut menjadi wadah strategis bagi jajaran KPU se-Sulawesi Utara untuk memperkuat tata kelola internal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan. Dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan, kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Divisi Hukum, Sekretaris, serta Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Dalam kegiatan ini, sejumlah penekanan penting disampaikan, khususnya terkait urgensi pengelolaan aset dan dokumen secara tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan BMN yang baik tidak hanya mencerminkan pertanggungjawaban publik, tetapi juga mendukung efisiensi lembaga. Sementara itu, penataan kearsipan yang terstruktur menjadi elemen vital dalam menjaga kelestarian arsip untuk kebutuhan layanan publik di masa depan. Pada aspek pembangunan Zona Integritas, Rakor menekankan penguatan komitmen KPU dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui peningkatan integritas serta budaya kerja berorientasi pelayanan. Puncak kegiatan ditandai dengan Launching Buku Hukum dan Pengawasan Pilkada yang disusun oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menjelaskan bahwa penerbitan buku ini merupakan kontribusi nyata untuk memperkaya referensi pengetahuan kepemiluan di Indonesia. Buku tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Acara peluncuran ditandai dengan penekanan tombol publish ke laman Monografi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU, dilanjutkan dengan penyerahan buku kepada para penulis dan editor.

Amurang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV sekaligus Monitoring Anggaran pasca revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang digelar oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara secara luring dan daring melalui Zoom Meeting, pada Selasa (11/11). Rakor ini bertujuan memastikan pelaksanaan PDPB di seluruh Kabupaten/Kota berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyesuaian anggaran setelah revisi DIPA tahun berjalan. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kenly Poluan, bersama anggota KPU Sulut Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Lanny Ointu. Turut hadir Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Malonda, Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi Winda Tulangouw, serta Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi Vanda Surentu. Selain membahas perkembangan pelaksanaan PDPB, rakor ini juga menyoroti optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung tahapan persiapan Pemilihan yang kini telah memasuki tahap lanjutan. Dalam kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Minahasa Selatan hadir secara luring dan turut memaparkan laporan pelaksanaan PDPB di wilayahnya, termasuk kendala teknis yang dihadapi di lapangan, serta menyampaikan laporan penggunaan anggaran pasca revisi DIPA. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Sulawesi Utara menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi antar KPU di seluruh Kabupaten/Kota, meningkatkan akurasi data pemilih, serta memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen penyelenggaraan Pemilu yang transparan dan berkualitas.