Berita Terkini

Amurang, 7 Agustus 2025 — Usai mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (7/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan langsung menggelar rapat internal pembahasan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaporan Kartu Kendali Triwulan I, serta melakukan telaah dan pengisian dokumen Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kamis (7/8). Rapat yang dipimpin oleh Anggota KPU Minsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Sriwulan J. C. Suot, dihadiri oleh Anggota KPU Minsel Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Fadly Munaiseche, serta para Kepala Subbagian dan staf dari seluruh subbagian sekretariat. Dalam pelaksanaan rapat, Wulan melakukan pengecekan langsung terhadap beberapa dokumen Kartu Kendali yang sebelumnya menjadi catatan koreksi dalam Rakor bersama KPU Provinsi. Ia menekankan pentingnya segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ditemukan, agar dokumen dapat segera disampaikan ulang kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai ketentuan. Selain evaluasi Kartu Kendali, rapat ini juga menjadi momentum untuk menelaah Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP, yang telah disusun sebagai bagian dari instrumen pengukuran kualitas pengendalian intern di lingkungan KPU Minsel. Dalam sesi ini, Wulan memandu diskusi dan meminta masing-masing subbag untuk menyampaikan progres pengisian dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan eviden dan pengisian isian kertas kerja. Diskusi berlangsung interaktif, di mana seluruh peserta rapat saling memberikan masukan dan klarifikasi atas poin-poin dalam indikator SPIP yang memerlukan perbaikan, penyempurnaan, atau pelengkapan dokumen pendukung. Di akhir rapat, Wulan menyampaikan beberapa kesimpulan dan arahan tindak lanjut, antara lain: * Memastikan seluruh eviden atau bukti dukung yang relevan segera dikumpulkan dan disusun secara sistematis; * ⁠Mendorong koordinasi lintas subbag dalam melengkapi kertas kerja penilaian maturitas; * ⁠Menyiapkan waktu dan strategi internal untuk reviu bersama terhadap isian kertas kerja sebelum disampaikan secara resmi ke KPU Provinsi Sulut. Rapat ini menjadi bagian dari komitmen KPU Minahasa Selatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, serta memastikan pelaksanaan SPIP berjalan secara terintegrasi, akuntabel, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi.

Amurang, 7 Agustus 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaporan Kartu Kendali Triwulan I dan Monitoring Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara secara daring pada Kamis (7/8). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulut, Kenly Poluan, yang menyampaikan pentingnya konsistensi dan akurasi dalam pelaporan Kartu Kendali sebagai bagian dari sistem pengendalian intern lembaga. Dalam arahannya, Kenly menegaskan bahwa penerapan SPIP secara menyeluruh merupakan wujud dari komitmen kelembagaan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Sesi dilanjutkan dengan arahan dari Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, yang memberikan penekanan pada tanggung jawab sekretariat dalam proses pelaporan dan penilaian SPIP. Ia juga menggarisbawahi peran koordinatif sekretariat untuk memastikan pelaksanaan SPIP berjalan terintegrasi di setiap tahapan. Sementara itu, Anggota KPU Sulawesi Utara Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon, menyampaikan hasil evaluasi pelaporan Kartu Kendali Triwulan I serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di KPU Kabupaten/Kota. Dalam penyampaiannya, Meidy menekankan perlunya keterlibatan aktif seluruh elemen di satuan kerja, baik struktural maupun fungsional, dalam menjaga kualitas pengendalian intern yang berdampak pada kinerja kelembagaan. Adapun peserta dari KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, Anggota, Sekretaris, para Kasubbag, dan operator SPIP masing-masing daerah. Dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan, kegiatan ini diikuti oleh Ketua, para Anggota, Sekretaris, seluruh Kasubbag, serta operator SPIP, yang mengikuti kegiatan secara bersama dari kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan melalui media Zoom Meeting. Melalui rakor ini, diharapkan setiap satuan kerja dapat meningkatkan maturitas SPIP secara bertahap dan berkelanjutan, sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola kelembagaan di lingkungan KPU.

Amurang, 7 Agustus 2025 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan kembali melanjutkan pelaksanaan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) sebagai bagian dari upaya pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan Coktas kedua ini dilaksanakan di Kecamatan Tenga dan Sinonsayang, dengan fokus pada validasi dan verifikasi data pemilih yang mengalami perubahan status kependudukan. Kegiatan yang berlangsung secara langsung di lapangan ini menyasar pemilih yang terindikasi pindah domisili, meninggal dunia, atau terdaftar ganda dalam daftar pemilih. Tahapan dimulai dari koordinasi intensif bersama Relawan PDPB, dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor desa dan kelurahan untuk menghimpun dukungan data dan informasi yang relevan. Selanjutnya, tim lapangan KPU Minahasa Selatan melakukan verifikasi faktual secara door to door, memastikan data yang diperoleh benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi pemilih terkini. Dalam pelaksanaan di Kecamatan Tenga & Sinonsayang, terdapat tiga pemilih yang awalnya tercatat sebagai telah meninggal dunia, namun setelah diverifikasi langsung di lapangan, diketahui bahwa ketiganya masih hidup dan aktif berdomisili di alamat yang tercatat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan, Fauzan Sirambang, bersama Tim lapangan Sekretariat KPU Minahasa Selatan dan diawasi oleh Bawaslu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemutakhiran data. Dengan pelaksanaan Coktas yang terus bergulir secara bertahap, KPU Minahasa Selatan berharap dapat menghadirkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan kredibel, sebagai fondasi penting bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.  

Amurang, 6 Agustus 2025 – KPU Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara secara daring. Rakor ini diikuti oleh seluruh Ketua dan Anggota, Sekretaris, serta Kasubbag KPU Kabupaten/Kota se-Sulut. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Sulut, Kenly Poluan, yang menegaskan pentingnya konsistensi dan komitmen dalam membangun lembaga penyelenggara pemilu yang bersih, akuntabel, dan melayani. Materi disampaikan oleh Meidy Y. Tinangon, Anggota KPU Provinsi Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, yang menyoroti perlunya percepatan tindak lanjut pembangunan ZI di masing-masing satuan kerja. Selain penguatan komitmen, satuan kerja juga diminta melakukan survei pelayanan publik dan persepsi antikorupsi, serta mendorong inovasi dan transparansi layanan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas KPU RI Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025, yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan ZI di seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui rakor ini, KPU Minahasa Selatan meneguhkan komitmennya untuk membangun Zona Integritas secara berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik.

Amurang, 5 Agustus 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lanjutan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Kantor KPU Sulut, Selasa (5/8). Rapat ini merupakan kelanjutan dari rakor sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2025, dan kembali menghadirkan peserta dari jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Dalam kegiatan ini, KPU Minsel diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag TPP dan Parhubmas, serta Staf Teknis dan Hukum yang hadir untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan pengelolaan dokumentasi hukum secara digital, transparan, dan inovatif. Rapat koordinasi dipantau langsung oleh Anggota KPU Provinsi Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon. Agenda rakor lanjutan ini difokuskan pada evaluasi teknis pengelolaan laman JDIH, efektivitas publikasi konten hukum melalui media sosial, serta perencanaan inovasi yang relevan dengan kebutuhan informasi hukum di masing-masing satuan kerja. Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU Provinsi Sulut, Carles Worotijan, dalam penutupan rapat menyampaikan simpulan penting yang menjadi acuan tindak lanjut bagi seluruh Satker, yaitu mengoptimalkan laman JDIH dengan kelengkapan metadata, konsistensi unggahan dokumen hukum dan berita kegiatan hukum, aktivasi media sosial, pemanfaatan ruang baca, penguatan inovasi lokal, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan admin dan pengelola konten. Dengan adanya rapat koordinasi lanjutan ini, KPU Minsel semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan JDIH yang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses.

Amurang, 4 Agustus 2025 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan kembali menunjukkan komitmennya terhadap akurasi data pemilih dengan melaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di Kecamatan Amurang Barat dan Tatapaan. Kegiatan ini menyasar sejumlah pemilih yang terindikasi mengalami perubahan status kependudukan, seperti pindah domisili, meninggal dunia, atau terdaftar ganda dalam Daftar Pemilih. Tahapan pelaksanaan Coktas diawali dengan koordinasi intensif bersama Relawan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor desa dan kelurahan setempat untuk memastikan dukungan data dan informasi yang valid. Selanjutnya, tim lapangan KPU melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah warga secara door to door guna memperoleh kepastian faktual atas status kependudukan pemilih yang memerlukan verifikasi ulang. Kegiatan Coktas ini merupakan bagian penting dari pemeliharaan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Melalui langkah ini, KPU Minahasa Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan kredibel—sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pelaksanaan Coktas akan terus berlanjut di kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Setiap tim pelaksana akan didampingi langsung oleh para Komisioner KPU sebagai Koordinator Wilayah, guna memastikan pelaksanaan berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan.