Berita Terkini

Amurang, 15 September 2025 – KPU Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan rapat Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Aula Kantor KPU Minsel. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Minsel Tomy Moga, didampingi Anggota KPU Minsel. Selanjutnya, arahan disampaikan oleh Anggota KPU Minsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Sriwulan J. C. Suot, yang menekankan pentingnya JDIH sebagai pusat dokumentasi sekaligus sarana edukasi hukum yang komunikatif dan menarik bagi masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi kinerja dari Tim Teknis JDIH terkait pengelolaan produk hukum, pembaruan website, arsip dokumen, serta strategi publikasi media sosial. Sebagai penutup, tim menyepakati rencana kerja dan rencana konten media sosial JDIH periode September–Oktober 2025, termasuk pemutakhiran produk hukum, konten edukasi, monocast, dan laporan evaluasi bulanan.  

Amurang, 12 September 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan kegiatan Tumou Tou pada Jumat, 12 September 2025, bertempat di Aula KPU Minsel. Kegiatan ini dibuka oleh Anggota KPU Minsel Divisi Hukum dan Pengawasan yang sekaligus memberikan arahan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja agar setiap tahapan maupun tugas kelembagaan dapat berjalan tertib, konsisten, dan akuntabel. Ia juga mengingatkan bahwa SOP tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan budaya kerja yang harus dihidupi oleh seluruh jajaran KPU. Turut mendampingi dalam pembukaan, Anggota KPU Minsel Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Fadly Munaiseche. Adapun materi utama disampaikan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (TPP Parhubmas), Yusuf Khairul Gunawan, yang membawakan topik mengenai penyusunan SOP sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Para peserta memberikan masukan, pertanyaan, serta berbagi pengalaman dalam penerapan SOP di masing-masing bagian. Peserta yang hadir antara lain Kasubbag Hukum dan SDM, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, staf sekretariat KPU Minsel, serta siswa PKL yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan di KPU Minahasa Selatan. Di penghujung acara, kegiatan resmi ditutup dengan harapan bahwa hasil dari Tumou Tou kali ini dapat memperkuat tata kelola kerja KPU Minsel yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya.

Amurang, 12–13 September 2025 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan turut serta dalam Rapat Konsolidasi Tata Kelola Layanan Kepegawaian yang digelar secara daring oleh Sekretariat Jenderal KPU RI. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang membahas strategi penataan SDM, mekanisme rekrutmen, hingga penegakan disiplin PNS. Sejumlah topik penting disampaikan, di antaranya:     •    Strategi perencanaan kebutuhan ASN oleh Mohammad Ridwan, S.T., M.Eng (Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN).     •    Proses pengadaan dan mutasi ASN berbasis merit oleh Drs. Paulus Dwi Laksono Harjono, MAP (Direktur Pengadaan dan Mutasi ASN).     •    Pengelolaan status kepegawaian dan administrasi pensiun oleh Lia Rosalina, S.Sos, MAP (Direktur Status dan Pemberhentian ASN).     •    Penerapan prinsip merit dan penegakan disiplin PNS oleh Dr. Halim, S.H., M.H (Direktur Pengawasan dan Pengendalian III BKN).     •    Penilaian kompetensi dan manajemen talenta ASN oleh Bajoe Loedi Hargono, M.M., M.T., M.Sc (Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN). Salah satu inovasi yang ditekankan adalah implementasi Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pangkat Otomatis (PPO) yang menjadikan KPU sebagai pilot project nasional dalam pelayanan kepegawaian. Dari KPU Minahasa Selatan, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Subbagian SDM & Parhubmas, Juwita Rosari Kasenda, bersama staf. Melalui partisipasi ini, KPU Minsel menegaskan dukungan penuh terhadap langkah strategis KPU RI dalam mewujudkan tata kelola SDM yang modern, akuntabel, dan berbasis merit system.

Amurang, 11 September 2025 – Pemilu yang berkualitas lahir dari daftar pemilih yang akurat dan terpercaya. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga validitas data pemilih dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Utara secara daring, Kamis (11/9). Rapat ini dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Sulut Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Lanny Ointu, didampingi oleh Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi, Winda Tulangouw, serta Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, Vanda Surentu. Kegiatan diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Dalam arahannya, Lanny Ointu menekankan pentingnya penanganan data PDPB yang cermat sebagai persiapan penyediaan data untuk Pleno PDPB Triwulan III. Salah satu sorotan utama ialah penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap data ganda baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota serta data pemilih tidak valid, seperti yang tercatat berusia lebih dari 100 tahun. “Kami mengajak seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk lebih teliti dan responsif dalam mengeksekusi data ganda maupun data invalid. Prinsip inklusif harus tetap dijunjung agar pemutakhiran data benar-benar menyentuh seluruh pemilih,” tegas Lanny. Melalui rakor ini, diharapkan setiap KPU daerah semakin optimal dalam menyusun basis data pemilih yang mutakhir, akurat, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan layanan kepemiluan terbaik bagi masyarakat sekaligus memperkuat integritas demokrasi.

Amurang, 11 September 2025 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan terus memperkuat tata kelola aset negara dengan mengikuti Rapat Koordinasi Strategi Meningkatkan Nilai Indeks Pengelolaan Aset dan Penentuan Nilai Wajar Penjualan Kendaraan Bermotor yang digelar secara daring oleh KPU Republik Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan BMN KPU RI, Asep Suhlan, yang menegaskan pentingnya pengelolaan aset secara efektif, efisien, dan akuntabel di seluruh jajaran KPU. Rapat koordinasi menghadirkan dua materi utama. Pertama, strategi meningkatkan nilai indeks pengelolaan aset yang menekankan optimalisasi penataan dan pemanfaatan aset negara. Kedua, tata cara, simulasi, serta analisis penghitungan kertas kerja penentuan nilai limit kendaraan bermotor, yang menjadi pedoman teknis dalam menentukan nilai wajar kendaraan dinas yang akan dilepas. Dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan, rapat ini diikuti oleh Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL) bersama Operator Barang Milik Negara (BMN). Kehadiran keduanya menegaskan komitmen KPU Minsel untuk terus meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan aset sekaligus menerapkan mekanisme penentuan nilai wajar kendaraan bermotor sesuai regulasi yang berlaku.

Amurang, 10 September 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti Rapat Evaluasi Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 secara daring, Rabu (10/9). Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Sulut, Rudy Lalonsang, serta Kepala Sub Bagian Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ferdynand Raintung, ini diikuti oleh para Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik dari seluruh satuan kerja KPU se-Sulawesi Utara. Agenda utama membahas hasil reviu Inspektorat terkait pengelolaan keuangan di masing-masing satker. Selain menguraikan temuan dan catatan penting, rapat juga menekankan tindak lanjut rekomendasi yang harus segera dilaksanakan untuk memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam arahannya, Rudy Lalonsang menegaskan pentingnya perbaikan pengelolaan aset. Ia berharap, pada evaluasi berikutnya setiap satuan kerja dapat menunjukkan progres yang lebih signifikan, baik dalam pengelolaan aset maupun aspek lain yang direkomendasikan. “Rekomendasi yang ada jangan hanya dicatat, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar laporan keuangan kita semakin berkualitas,” tegasnya. Rapat ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kehadiran KPU Minahasa Selatan dalam forum ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, demi terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.